PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SUPERMAN TERHADAP TINDAKAN DILUTION DAN PASSING OFF

Tahun 2018 DC Comic mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Tergugat yakni PT Marxing Fam Makmur atas permasalahan sengketa kepemilikan merek Superman di Indonesia. DC Comic sebagai pihak yang mengenalkan merek Superman secara global merasa dirugikan akibat adanya produk dengan n...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Sari, Nuzulia Kumala (Author), Romatua, Romatua (Author)
Format: EJournal Article
Published: Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021-05-05.
Subjects:
Online Access:Get Fulltext
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02121 am a22001933u 4500
001 JEBLR_article_view_24211_9811
042 |a dc 
100 1 0 |a Sari, Nuzulia Kumala  |e author 
245 0 0 |a  PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SUPERMAN TERHADAP TINDAKAN DILUTION DAN PASSING OFF 
260 |b Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember,   |c 2021-05-05. 
520 |a Tahun 2018 DC Comic mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Tergugat yakni PT Marxing Fam Makmur atas permasalahan sengketa kepemilikan merek Superman di Indonesia. DC Comic sebagai pihak yang mengenalkan merek Superman secara global merasa dirugikan akibat adanya produk dengan nama yang sama secara tanpa ijin Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak ekslusif yang dimiliki oleh merek Superman DC, yang dapat mengakibatkan adanya pengaburan dan pengurangan kapasitas terhadap merek Superman DC Comic. Ketika mendaftarkan suatu merek perlu diperhatikan syarat syarat agar merek tersebut dapat didaftarkan secara sah di dalam daftar umum merek. DC Comic merupakan perusahaan yang berasal dari negara yang mengikuti Perjanjian International mengenai merek dimana yang disepakati bersama mengenai Hak Prioritas dan Ketentuan Merek Terkenal. Indonesia sebagai negara yang turut serta dalam Perjanjian tersebut tentu harus menghargai Hak hak yang disepakati dalam Perjanjian Tersebut disesuaikan dengan Peraturan perundang undangan di dalam negeri. Maka diperlukannnya penegakan hukum yang tegas dan selaras dengan Perjanjian Internasional tersebut yang sudah diakomodir dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
546 |a eng 
655 7 |a info:eu-repo/semantics/article  |2 local 
655 7 |a info:eu-repo/semantics/publishedVersion  |2 local 
700 1 0 |a Romatua, Romatua  |e author 
786 0 |n 2828-3198 
786 0 |n Journal Economic & Business Law Review; Vol 1 No 1 (2021): Journal Of Economic & Business Law Review (JEBLR); 1-12 
787 0 |n https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24211/9811 
856 4 1 |u https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24211/9811  |z Get Fulltext