Kajian kepustakaan mengenai produk hukum dan kelembagaan: studi kasus mengenai undang-undang pendidikan dan pelaksanaannya khususnya mengenai pendidikan dasar dan menengah

Sesuai dengan apa yang terjadi dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan berdasarkan pada Undang-undang 1945, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan dan melaksanakan pendidikan nasional sebaik dan semaksimal mungkin, oleh karena itu sebagai realisasinya, maka pemerintah bersama dan di set...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Achadiat, Anto (Author), Suyanto, Suyanto (Author), Nurhajarini, Dwi Ratna (Author), Yulistyawati, Kartika (Author), Gunawan, Restu (Author)
Other Authors: Widiyanto, Y. Sigit (Contributor)
Format: Academic Paper
Published: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997-09-01.
Subjects:
Online Access:Get Fulltext
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01771 am a22003133u 4500
001 repokemdikbud_12444_
042 |a dc 
100 1 0 |a Achadiat, Anto  |e author 
100 1 0 |a Widiyanto, Y. Sigit  |e contributor 
700 1 0 |a Suyanto, Suyanto  |e author 
700 1 0 |a Nurhajarini, Dwi Ratna  |e author 
700 1 0 |a Yulistyawati, Kartika  |e author 
700 1 0 |a Gunawan, Restu  |e author 
245 0 0 |a Kajian kepustakaan mengenai produk hukum dan kelembagaan: studi kasus mengenai undang-undang pendidikan dan pelaksanaannya khususnya mengenai pendidikan dasar dan menengah 
260 |b Direktorat Jenderal Kebudayaan,   |c 1997-09-01. 
500 |a http://repositori.kemdikbud.go.id/12444/1/Kajian%20Kepustakaan%20Mengenai%20Produk%20Hukum%20dan%20Kelembagaan%20Studi%20Kasus%20UU%20dan%20Pelaksanaannya%20Pendidikan%20Dasar%20dan%20Menengah.pdf 
520 |a Sesuai dengan apa yang terjadi dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan berdasarkan pada Undang-undang 1945, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan dan melaksanakan pendidikan nasional sebaik dan semaksimal mungkin, oleh karena itu sebagai realisasinya, maka pemerintah bersama dan di setujui rakyat yang di wakili para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah mengesahkan sebuah undang-undang pendidikan yang dapat di jadikan pedoman dan kerangka acuan bagi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. 
546 |a en 
690 |a Kebudayaan 
690 |a Penelitian 
690 |a Arkeologi 
690 |a Nilai Budaya 
690 |a Naskah Kuno 
690 |a Sejarah Indonesia 
690 |a Buku Sekolah 
655 7 |a Book  |2 local 
655 7 |a PeerReviewed  |2 local 
787 0 |n http://repositori.kemdikbud.go.id/12444/ 
856 4 1 |u http://repositori.kemdikbud.go.id/12444/  |z Get Fulltext