Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, UndangUndang, serta literatur yang...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Academic Paper |
| Published: |
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM,
2020-10-19T03:59:38Z.
|
| Online Access: | Get Fulltext |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01788 am a22002053u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | repository_unej_123456789_101147 | ||
| 042 | |a dc | ||
| 100 | 1 | 0 | |a HADI, Ahmad Nizar |e author |
| 100 | 1 | 0 | |a Sudaryanto, Totok |e contributor |
| 100 | 1 | 0 | |a Mulyono, Eddy |e contributor |
| 245 | 0 | 0 | |a Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah |
| 260 | |b ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM, |c 2020-10-19T03:59:38Z. | ||
| 500 | |a http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101147 | ||
| 500 | 4 | 1 | |u ILMU HUKUM |
| 520 | |a Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, UndangUndang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan UndangUndang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku literatur tentang hukum administrasi negara, Pemerintahan Daerah, asas-asas hukum, serta jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian. | ||
| 546 | |a Ind | ||
| 690 | |a Kewenangan Camat | ||
| 690 | |a Otonomi Daerah | ||
| 787 | 0 | |n http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101147 | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101147 |z Get Fulltext |