Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan Terhadap Usahatani Kopi DI Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Semakin meningkatnya tekanan kebutuhan hidup masyarakat desa hutan sehingga pemanfaatan terhadap sumber daya hutan juga semakin meningkat yang mengarahkan kepada kerusakan sumber daya hutan yang ada, maka dari itu pemerintah melalui perhutani mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kelestarian hutan da...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Academic Paper |
| Published: |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
2020-12-14T02:29:58Z.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Get Fulltext |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Semakin meningkatnya tekanan kebutuhan hidup masyarakat desa hutan sehingga pemanfaatan terhadap sumber daya hutan juga semakin meningkat yang mengarahkan kepada kerusakan sumber daya hutan yang ada, maka dari itu pemerintah melalui perhutani mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kelestarian hutan dan mengeluarkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan bersama dengan berbagi hasil antara perhutani dan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan untuk mencapai kepentingan bersama sehingga keberlanjutan fungsi hutan dan manfaat sumber daya hutan dapat diperoleh secara optimal.Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) masyarakat desa hutan membentuk sebuah lembaga masyarakat yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang anggotanya diharuskan masyrakat yang berdomisili di Desa Curahkalong. Pengelolaan hutan dibawah tegakan akan menimbulkan dampak pada wilayahnya yang ditimbulkan adalah pengurangan pengangguran tenaga kerja dan menambah penghasilan bagi masyarakat desa hutan yang memanfaatkan lahan dibawah tegakan untuk usahatani kopi di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. |
|---|---|
| Item Description: | NIM 130810101071 http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102558 Ekonomi Pembangunan |