PKPU dan Ketidakadilan

KETENTUAN Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) dan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD (PKPU 26/2018) menjadi sumber polemik...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Academic Paper
Published: Duta.co Berita Harian Terkini, 2021-04-22T04:15:23Z.
Subjects:
Online Access:Get Fulltext
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01228 am a22001813u 4500
001 repository_unej_123456789_104354
042 |a dc 
245 0 0 |a PKPU dan Ketidakadilan 
260 |b Duta.co Berita Harian Terkini,   |c 2021-04-22T04:15:23Z. 
500 |a http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104354 
500 |a KODEPRODI0710101#Ilmu Hukum 
500 4 1 |u NIDN0004108206 
520 |a KETENTUAN Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) dan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD (PKPU 26/2018) menjadi sumber polemik yang hebat sejak kelahirannya. Lebih dari itu, aturan terkait larangan mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tersebut telah di-judicial review ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung menerima permohonan para pemohon dengan membatalkan ketentuan-ketentuan tersebut melalui putusannya 
546 |a Ind 
690 |a PKPU dan Ketidakadilan 
655 7 |a Article  |2 local 
787 0 |n http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104354 
856 4 1 |u http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104354  |z Get Fulltext