Politik Hukum Dalam Pengujian Peraturan Daerah DI Indonesia
Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi pada pokoknya juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keber...
Saved in:
Main Author: | ANGGRAINI, R.A Rini (Author) |
---|---|
Other Authors: | EKATJAHJANA, Widodo (Contributor), RATO, Dominikus (Contributor), HARIANTO, Aries (Contributor) |
Format: | Academic Paper |
Published: |
Fakultas Hukum Universitas Jember,
2021-05-18T04:37:54Z.
|
Subjects: | |
Online Access: | Get Fulltext |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Pengujian Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
by: RATNASARI, Olivia
Published: (2022) -
REKONSTRUKSI SISTEM PENGUJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH SESUAI AMANAT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Rauta, Umbu
Published: (2015) -
POLITIK HUKUM BIOTEKNOLOGI DI INDONESIA
by: Muhshi, Adam
Published: (2016) -
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI DIASPORA INDONESIA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN
by: ARDIYANTO, ERIC WAHYU
Published: (2017) -
KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
by: R. ENDRA EKA PERMANA
Published: (2015)