Perubahan Sistem Pengawasan Produk Hukum Daerah oleh PemerintahPasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan Kewenangan Pemerintah dalam Membatalkan Peraturan Daerah

Perubahan Sistem Pengawasan Produk Hukum Daerah oleh PemerintahPasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan Kewenangan Pemerintah dalam Membatalkan Peraturan Daerah

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	Anggono, Bayu Dwi (Author), Firdaus, Fahmi Ramadhan (Author)
Format:	Academic Paper
Published:	FH UII Press, 2021-07-13T23:14:44Z.
Subjects:	Book
Online Access:	Get Fulltext
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Buletin BSNP : Perguruan Tinggi BHMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
by: Mardapi, Djemari, et al.
Published: (2010)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TANAH DI KABUPATEN JEMBER DI ERA OTONOMI DAERAH
by: WULANDARI, NETTY DWI
Published: (2016)

Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
by: Subiyantoro, Putut
Published: (2017)

DAMPAK PEMBATALAN HASIL PEMILU 2 FEBRUARI 2014 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI THAILAND TERHADAP PENYELESAIAN KRISIS POLITIK THAILAND
by: Amalia, Nadia Sarah
Published: (2015)

Kewenangan Pemerintah dalam Redistribusi Tanah untuk Rakyat
by: SYAILENDRHA, Celendula Ratu
Published: (2021)

EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006
by: NURENDRA, ARIESTA
Published: (2015)

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Antar Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
by: Ayu W.P., Nuridz Dewi
Published: (2017)

Kepastian Hukum Status Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015
by: CHABIBAH, NUR
Published: (2020)

Pengelolaan Aset Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
by: HASANAH, Ifatul
Published: (2020)

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam Penyelengaran Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
by: MUKHLISIN, M.
Published: (2019)

PENGAWASAN PERS TERHADAP PEMERINTAH DI ERA REFORMASI
by: Sella Anggraini
Published: (2017)

Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019
by: Wahyuni, Yeyen
Published: (2021)

PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PEMERINTAH DAERAH
by: PRATAMA, Rifki Ahmad, et al.
Published: (2016)

KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 137/PUU-XIII/2015)
by: AL ANWARI, Kholil Amin
Published: (2018)

Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sebagai Pejabat Pemerintah
by: ADINUGRAHA, Prasetya
Published: (2018)

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI BATIK DI KOTA PEKALONGAN PADA TAHUN 2010-2014
by: Rusda, Iys Syabilla, et al.
Published: (2015)

HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
by: JULIATMOKO, Purcahyono
Published: (2015)

Petunjuk teknis fasilitasi pemerintah daerah
by: Muhammad, Hamid
Published: (2016)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: BUDHIRAHARJA, Bayu
Published: (2015)

Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
by: Indramayu, INDRAMAYU, et al.
Published: (2021)

Kebijakan Formulasikata "Dapat" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Dalam Kaitannya Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
by: SAYONARA
Published: (2019)

Akibat Hukum Perjanjian Pisah Harta Perkawinan yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015
by: AMALIA, Yuni
Published: (2019)

Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)
by: Persada, Achbar Madya, et al.
Published: (2020)

PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
by: Asykarullah, Muhammad
Published: (2016)

Jual-beli tanah setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 : studi perbandingan hukum peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ANDARI, Asmarani Tri
by: ANDARI, Asmarani Tri
Published: (2016)

DISPARITAS FISKAL ANTAR PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
by: SASUKO, Ari, et al.
Published: (2016)

KAJIAN FUNGSI PENGAWASAN PREVENTIF GUBERNUR DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA
by: SOFYAN, ALFIN RAHARDIAN
Published: (2017)

Penyelamatan Arsip Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Penggabungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
by: Adlina, Nur Safirah, et al.
Published: (2020)

Pengujian Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
by: RATNASARI, Olivia
Published: (2022)

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PPAT OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 177 K/Pdt/2006)
by: GUSMI, GUSMI
Published: (2011)

ANALISIS PERMASALAHAN ASET TETAP PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat)
by: SAHLAN , Muhammad, et al.
Published: (2015)

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012
by: QOWI, Rizal, et al.
Published: (2016)

Rekonstruksi Proses Seleksi Hakim Konstitusi Melalui Perubahan Peraturan Perundang-undangan
by: Indrayati, Rosita
Published: (2016)

Petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah
by: Muhammad, Hamid
Published: (2016)

Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan
by: SAPTARINI, Ayuningtyas
Published: (2019)

Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso
by: Riawati, Nian
Published: (2020)

KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: WICAKSONO, DENY
Published: (2017)

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)
by: Suhardjanto, Djoko, et al.
Published: (2011)

PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)
by: PARWANTO, Endri, et al.
Published: (2016)

ANALISIS YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENATAAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
by: SANCOKO, HENDRA WAHYU
Published: (2015)

Cannot write session to /tmp/vufind_sessions/sess_ts0rb6t9jphub2lu5dcjgs6kae