AKIBAT HUKUM HAK REPUDIASI DALAM PEMILIHAN STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Pewarganegaraan atau naturalisasi diberikan (atau tidak diberikan) atas permohonan instansi yang memberikan pewarganegaraan itu ialah menteri kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri kehakinaman, yang sekarang bisa kita kenal dengan kementrian hukum dan ham. Persetujuan Dewan Menteri ialah untuk m...
Saved in:
Main Author: | UYUN, QURROTUL (Author) |
---|---|
Other Authors: | ANTIKOWATI (Contributor), MULYONO, EDDY (Contributor) |
Format: | Academic Paper |
Published: |
2015-11-28T05:50:36Z.
|
Subjects: | |
Online Access: | Get Fulltext |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
PARADIGMA HUKUM DALAM MEMPERKUKUH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
by: Petrus Irianto, -
Published: (2017) -
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI DIASPORA INDONESIA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN
by: ARDIYANTO, ERIC WAHYU
Published: (2017) -
STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : Studi Deskriptif Kualitatif Di Desa Hu'u Kabupaten Dompu NTB
by: Nurlailah, -
Published: (2019) -
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG BELUM DEWASA DAN MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA
by: NISA, KHOIRUN
Published: (2015) -
Status Kewarganegaraan Keturunan Tionghoa Di Indonesia
by: YUDHISTIRA, Laksamana
Published: (2018)