ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO PADA TAHUN 1997 - 2007
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebagai ukuran tingkat kemandirian daerah, struktur penerimaan PAD di Kota Probobolinggo, laju pertumbuhan PAD dan sumber-sumber PAD di Kota Probolinggo, tingkat Kemampuan Rutin Daerah (KRD), dan kinerja administrasi penerimaan PAD....
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Academic Paper |
| Published: |
2016-01-27T00:57:04Z.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Get Fulltext |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebagai ukuran tingkat kemandirian daerah, struktur penerimaan PAD di Kota Probobolinggo, laju pertumbuhan PAD dan sumber-sumber PAD di Kota Probolinggo, tingkat Kemampuan Rutin Daerah (KRD), dan kinerja administrasi penerimaan PAD. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan unit analisis mengenai dinamika PAD penerimaan dan pengeluaran yang mengambil lokasi di Kota Probolinggo. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (time series) dari tahun 1997-2007. Berdasarkan hasil analisis, laju pertumbuhan PAD tumbuh dengan rata rata sebesar 14,58% dan kontribusi sumber-sumber PAD paling besar diberikan oleh retribusi daerah sebesar 49,18%. Besarnya Derajat Otonomi Fiskal Kota Probolinggo selama periode 1997-2007 masih rendah dengan rata rata 12,51%. Kemampuan Rutin Daerah di Kota Probolinggo masih relatif kecil dengan rata-rata 18,35% karena tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran rutin kurang dari 100% pertahunnya. Artinya PAD Kota Probolinggo belum bisa membiayai pengeluaran rutinnya secara mandiri. Kinerja administrasi penerimaan PAD di Kota Probolinggo cukup baik dengan rata-rata tingkat efektifitas alokasi PAD sebesar 118,89% dan tingkat efisiensi alokasi PAD sebesar 87,11%. Pemerintah Kota Probolinggo seharusnya terus berupaya untuk menggali potensi sumber PAD yang ada di daerah tersebut sehingga pemerintah pada akhirnya dapat membiayai pengeluaran rutinnya tanpa tergantung pada bantuan dan subsidi dari pemerintah tingkat atas. |
|---|---|
| Item Description: | 050810191183 http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/72435 |