IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KABUPATEN BANYUWANGI
Diberlakukannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mewajibkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20% berupa RTH publik dan 10% RTH privat. Mengingat Kabupaten Banyuwangi merupakan ka...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Academic Paper |
| Published: |
2017-01-20T07:03:46Z.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Get Fulltext |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Diberlakukannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mewajibkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20% berupa RTH publik dan 10% RTH privat. Mengingat Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten dengan luas lahan kritis terluas di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 dan kabupaten dengan tingkat konsentrasi pencemaran udara yang tinggi karena parameter Sulfur Dioksida (SO2) serta Nitrogen Dioksida (NO2) memiliki konsentrasi melebihi standar baku mutu, maka Kabupaten Banyuwangi dikatakan sedang mengalami masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup ini bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian mulai mengimplementasikan Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertujuan untuk menata dan membangun Ruang Terbuka hijau di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi program penataan Ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertimbangan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam ix melaksanakan tugas mengimplementasikan program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan di RTH Taman Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Sementara itu teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Dalam pengecekan keabsahan data, menggunakan triangulasi sumber berbasis wawancara dan triangulasi metode, pengecekan sejawat, dan kajian kasus negatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sampai tahun 2015 proporsinya sudah mencapai 35,352% dari luas wilayah perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Meskipun proporsi tersebut belum 100% memenuhi proporsi yang ditentukan namun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menyediakan RTH publik yaitu mencakup 12 RTH taman kota, 13 RTH jalur hijau, dan 10 RTH fungsi tertentu (lokasi makam). Dari 12 RTH taman kota tersebut sudah ada ruang terbuka hijau taman kota yang menjadi RTH percontohan bagi taman kota yang lain yaitu Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan yang sudah memenuhi kelengkapan fasilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Remanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan meskipun pada Koefisien Daerah Hijaunya masih sebesar 52,87% yang seharusnya mencapai 70%-80%. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79011 |