STUDI TENTANG KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS KOTATIF JEMBER MENJADI KOTA OTONOM DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Keberadaan kota administratif jember selama 24 tahun kurang sesuai lagi sejak diterbitkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. sebelum lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999, dominasi pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah sangat kuat. hampir dsegala bidang,...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hidayat, Taufik (Author)
Other Authors: Kusairi, Samsi (Contributor), Ana, Ida Bagus Oka (Contributor)
Format: Academic Paper
Published: 2017-08-08T06:52:01Z.
Subjects:
Online Access:Get Fulltext
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02178 am a22002413u 4500
001 repository_unej_123456789_80913
042 |a dc 
100 1 0 |a Hidayat, Taufik  |e author 
100 1 0 |a Kusairi, Samsi  |e contributor 
100 1 0 |a Ana, Ida Bagus Oka  |e contributor 
245 0 0 |a STUDI TENTANG KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS KOTATIF JEMBER MENJADI KOTA OTONOM DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 
260 |c 2017-08-08T06:52:01Z. 
500 |a 9407100188 
500 |a http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80913 
520 |a Keberadaan kota administratif jember selama 24 tahun kurang sesuai lagi sejak diterbitkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. sebelum lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999, dominasi pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah sangat kuat. hampir dsegala bidang, kewenangan pemerintah daerah sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. suprioritas pemerintah pusat termanifestasikan dengan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran untuk ditarik ke pemerintahan pusat, tanpa kesepakatan daerah padahal sumber daya alam tersebut sangat signifikan di dalam mengelola daerah. dampaknya, disparitas pembangunan antara pusat dan daerah semakin lebar sehingga dikhawatirkan hal tersebut akan menstimulasi gerakan separitis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai akibat dari ketidakadilan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, daerah diberi kewengan luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah, dan apabila tidak dilaksanakan, menurut pasal 125 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Kotati Jember akan dihapus atau melebur menjadi kacamatan apabila tidak segera berubah menjadi kota otonom. 
546 |a id 
690 |a PERUBAHAN STATUS 
690 |a KOTATIF JEMBER 
690 |a KOTA OTONOM 
690 |a PEMERINTAHAN DAERAH 
655 7 |a Undergraduat Thesis  |2 local 
787 0 |n http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80913 
856 4 1 |u http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80913  |z Get Fulltext