"PROSEDUR BANTUAN PRASARANA UMUM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER"

Dalam era globalisasi saat ini perumahan sangat dibutuhkan oleh berbagai kelompok masyarakat dan pertumbuhan rumah sudah semakin modern. Menurut dinas cipta karya jember buku panduan bantuan PSU (2016) Pembangunan rumah dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Terdapat campur tangan dari pemerintah yaitu pemerint...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: ALMAHDI, MOCH. NIDHOM (Author)
Other Authors: Prasetya, Whendy (Contributor), Wahyuni, Ika (Contributor)
Format: Academic Paper
Published: 2017-10-26T02:03:13Z.
Subjects:
Online Access:Get Fulltext
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Dalam era globalisasi saat ini perumahan sangat dibutuhkan oleh berbagai kelompok masyarakat dan pertumbuhan rumah sudah semakin modern. Menurut dinas cipta karya jember buku panduan bantuan PSU (2016) Pembangunan rumah dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Terdapat campur tangan dari pemerintah yaitu pemerintah memberikan bantuan prasarana umum kepada pihak developer perumahan. 2. Tidak terdapat campur tangan dari pemerintah. Pada perumahan yang terdapat campur tangan dari pemerintah untuk pembangunan sarana seperti jalan paving/aspal, jaringan listrik, sanitasi, penerangan jalan umum, tempat beribadah, ruang terbuka non hijau seluruhnya dibangun oleh pemerintah. Jadi timbal baliknya harga perumahan cenderung untuk masyarakat kurang mampu. Dan untuk dapat memperoleh bantuan dari pemerintah harus mengumpulkan syarat-syarat khususnya didaerah jember di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jember. Menurut Undang-Undang Nomer 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan pemukiman.bahwa bantuan PSU ditunjukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan sebagai pihak developer harus mengajukan proposal jika ingin mendapatkan bantuan PSU. Dengan kata lain di dalam dinas sendiri perlu diketahui prosedur pada PSU bantuan untuk perumahan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah untu pihak pengembang terdapat resikonya. Mengenai kecurangan-kecurangan yang terdapat pada pihak pengembang.
Item Description:140803104009
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/82667