KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI MENCABUT UNDANG-UNDANG LARANGAN HIJAB TAHUN 2013

KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI MENCABUT UNDANG-UNDANG LARANGAN HIJAB TAHUN 2013

Berdasarkan uraian dari bab 1 sampai dengan bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa proses politik dalam pencabut UU larangan hijab Turki dimulai dari fungsi input yang meliputi komunitas politik, artikulasi politik, agregasi politik, komunikasi politik hingga terciptanya suatu output yang berupa kebija...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Indah Wulandari, Ratna (Author)
Other Authors:	Yuniati, Sri (Contributor), Nur Hasan, Muhammad (Contributor)
Format:	Academic Paper
Published:	2017-11-14T02:04:14Z.
Subjects:	Undergraduat Thesis
Online Access:	Get Fulltext
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: PRASETYO, Eko Surya
Published: (2018)

Makna Rahasia Bank Dalam Kegiatan Perbankan Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang
by: SHOLIHAH, Jamilatus
Published: (2018)

HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
by: JULIATMOKO, Purcahyono
Published: (2015)

KAJIAN YURIDIS PERIODE JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA (PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)
by: AFIF HABIBI
Published: (2015)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
by: Lestari, Yanti Sri
Published: (2017)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TERHADAP PEMBERDAYAAN ECONOMIC CIVICS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
by: Zulfa Wardhany, -
Published: (2019)

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Antar Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
by: Ayu W.P., Nuridz Dewi
Published: (2017)

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: DYAHAYU PUSPITASARI
Published: (2015)

STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Hans Christian Mula
Published: (2015)

Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Undang-Undang Pendidikan
by: Aritonang, Buha, et al.
Published: (2000)

Naskah undang-undang dalam sastra Indonesia lama
by: Djmaris, Edwar, et al.
Published: (1981)

Dampak Penerapan Undang - Undang Kewarganegaraan Burma 1982
by: R. Firman Syarif Hidayatullah, Sugiyanto Eddie Kusuma
Published: (2016)

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATIDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
by: Putra, Wildan Ghani Nindra
Published: (2018)

Harmonisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Pelindungan Arsitektural Bangunan Cagar Budaya
by: Sularsih, Sri
Published: (2017)

ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER PEMERINTAH INDONESIA BELANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
by: SUBEKTI, AHMAD DWI NOVAN ADITYA
Published: (2015)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ( 2011 )
by: Aurora Tambunan, Aurora Tambunan
Published: (2011)

KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: SARI, Erlisa Puspita
Published: (2015)

PENGGABUNGAN KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
by: LATIFAH, Umi
Published: (2016)

ANALISIS KOMITMEN PEMERINTAH DESA DALAM PENGALOKASIAN DANA UNTUK SEKTOR KESEHATAN PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI KECAMATAN KUTOARJO
by: SETIOWATI, NIKMAH PUTRI
Published: (2015)

Kajian Undang-undang Cagar Budaya Tahun 2010 dari sudut pandang pengelolaan world heritage
by: Cahyandaru, Nahar
Published: (2010)

Impelementasi Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005 di Tiga Provinsi di Thailand Selatan
by: KAMAE, Asmin
Published: (2020)

Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: CAHYA, Tefa Berliana
Published: (2021)

ANALISIS PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN GANDA OLEH PT. BANK LIPPO Tbk. DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: HUTAPEA, JEHEZKIEL MARQUEE M.
Published: (2015)

Janji Nyai Undang
by: Hardaniwati, Menuk
Published: (2008)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: BUDHIRAHARJA, Bayu
Published: (2015)

UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PERLINDUNGAN SENI TARI DAYAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
by: ESTI , KARENI INDRIATI
Published: (2011)

PEMBERLAKUAN KETETAPAN MPRS NO XXV TAHUN 1966 DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
by: ANDIKA PRASETYO MUNTHE
Published: (2015)

Kajian dan analisa undang undang piagam dan kisah negeri jambi
by: Zakaria, Iskandar, et al.
Published: (1991)

FILSAFAT DIALEKTIKA HEGEL: RELEVANSINYA DENGAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Suyahmo,
Published: (2012)

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: HASANAH, Ani Rohema Nurul
Published: (2017)

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: NINGSIH, Kurniati
Published: (2015)

Pengawasan Pembangunan Desa Oleh Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: NISA, Maria Khoirun
Published: (2020)

Pengujian Materiil Terhadap Pasal 40 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
by: Chyntia Manopo, Anne
Published: (2020)

PERLINDUNGAN KONSUMEN MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: Naimah, Naimah, et al.
Published: (2021)

EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI TOLOK UKUR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI: KAJIAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DAN KETATANEGARAAN
by: Basarah, Ahmad
Published: (2016)

Makna Badan Usaha dalam Undang-Undang Yayasan sebagai Tempat Penyertaan Modal
by: WIBISONO, Bayu
Published: (2022)

Analisis Kesalahan Kalimat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Buku Kesatu
by: MUDA
Published: (2018)

Hak Menumpang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
by: Baidawi, Ahmad
Published: (2018)

PERWUJUDAN ASAS NETRALITAS BIROKRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: WATUNGLAWAR, MATIAS NEIS
Published: (2015)

Jadwal Retensi Arsip di Era Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
by: Handayani, Tri
Published: (2019)