PROSEDUR PENCAIRAN DAN PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) TAHUN ANGGARAN 2016 - 2017 PADA PEMERINTAH DESA SUMBERWARU KABUPATEN SITUBONDO

Pemerintah daerah menegaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal - usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Re...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: ARISTAWATI, LITA (Author)
Other Authors: Mas'ud, Imam (Contributor)
Format: Academic Paper
Published: 2018-03-02T03:09:23Z.
Subjects:
Online Access:Get Fulltext
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Pemerintah daerah menegaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal - usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 memposisikan Desa pada level yang sangat strategis dari pada sebelumnya, karena otonom yang dimiliki oleh Desa telah diakui.
Item Description:140803104046
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84438